Presisiku.com|Jakarta — Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) terus memperkuat struktur organisasi di daerah. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APPMBGI secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) dan mandat kepengurusan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Sulawesi Barat serta DPD II Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju Tengah.


Penyerahan SK tersebut menjadi bagian dari langkah strategis APPMBGI dalam memperluas jaringan organisasi sekaligus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat daerah.


Ketua Umum APPMBGI, dr. Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi daerah merupakan fondasi utama dalam memastikan program MBG berjalan efektif, terkoordinasi, dan tepat sasaran.


Menurutnya, kehadiran kepengurusan resmi di daerah diharapkan mampu mendorong sinergi antara pelaku usaha, pengelola dapur MBG, pemerintah daerah, serta stakeholder terkait lainnya.



“Penyerahan SK ini bukan sekadar formalitas organisasi, tetapi bentuk komitmen APPMBGI dalam memastikan kesiapan daerah menjalankan program Makan Bergizi Gratis secara profesional, terstandar, dan berkelanjutan,” ujar dr. Abdul Rivai Ras kepada BeritaNasional.ID, Minggu (8/2/2026).


Ia menjelaskan, penyerahan mandat pembentukan kepengurusan DPD I Sulawesi Barat diberikan kepada Muh Arifain Makkulau, SH., MH sebagai ketua, didampingi wakilnya Subhan Aliyah, SE.


 Sementara mandat pembentukan DPD II Kabupaten Polewali Mandar diamanahkan kepada dr. Hj. Agusnia Hasan Sulur, dan mandat pembentukan DPD II Kabupaten Mamuju Tengah diberikan kepada Desy Andriany, M.


“Penunjukan ini diharapkan mampu mempercepat pembentukan struktur organisasi yang solid serta memperkuat koordinasi pelaksanaan program MBG di masing-masing daerah,” jelas dr. Rivai Ras.


Ia menambahkan, daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem rantai pasok pangan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kualitas pelayanan gizi bagi masyarakat, khususnya peserta didik.


“Kami berharap kepengurusan DPD yang baru menerima mandat dapat menjadi motor penggerak dalam membangun kolaborasi lintas sektor, sehingga program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” tambahnya.


Dengan terbentuknya kepengurusan DPD I Sulbar serta DPD II Polman dan Mamuju Tengah, APPMBGI optimistis perluasan jaringan organisasi akan semakin mempercepat pemerataan pelaksanaan program MBG di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di kawasan Sulawesi Barat.


Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan, standarisasi operasional dapur MBG, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program pangan bergizi nasional.


Editor: MLS