Foto: Gabungan Aktivis Anti Korupsi Polman 


Presisiku.com Polman|Gabungan Aktivis Anti Korupsi (GAAK-PM) menggelar aksi protes menggetarkan kepemerintahan yang ada di Polewali Mandar pada Kamis, 24 April 2025. Gabungan Aktivis Anti korupsi Polman (GAAK-PM) demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati dan dilanjutkan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Polewali Mandar.


 

Mereka mendesak penegakan hukum atas dugaan mega skandal korupsi yang disebut telah menggurita di tubuh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.



Zubair, memimpin orasi dengan suara lantang, menuntut Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, segera memerintahkan Inspektorat Daerah melakukan audit menyeluruh terhadap Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Massa aksi juga disokong oleh Jaringan Oposisi Loyal, dengan tokohnya, Lasuardi, yang ikut menyuarakan kekecewaan terhadap kondisi keuangan daerah.



Dalam orasinya, Zubair menegaskan bahwa dari total anggaran Pemda Polman tahun 2023 senilai Rp1,6 triliun, banyak yang diduga diselewengkan. Ia menuduh korupsi telah menjadi budaya, diwariskan dari kepemimpinan sebelumnya. 



Aktivis menyoroti sejumlah kasus, termasuk:


Dugaan korupsi di KONI Polman


Penyelewengan dana pendidikan nonformal (Paket C)


Skandal Bagian Umum Setda


Dana hibah PMI


Anggaran DLHK


Dana Covid-19, BPJS, hingga Dana Insentif Fiskal (DIF) yang dikelola Tarkim dan Dinas Pertanian



Aksi demonstrasi digelar pada Kamis pagi, 24 April 2025, dimulai di depan Kantor Bupati Polewali Mandar lalu dilanjutkan ke Kantor Kejaksaan Negeri. Para demonstran membawa berbagai poster tuntutan dan menyampaikan aspirasinya secara langsung.



Menurut para aktivis, lambannya penanganan laporan korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi pemicu kemarahan. Mereka juga mengecam kondisi keuangan daerah yang disebut menyengsarakan rakyat dan ASN, di mana tunjangan kinerja belum dibayarkan. Mereka menuding bahwa informasi soal utang daerah adalah pembohongan publik.



Akhirnya, massa diterima oleh perwakilan Pemkab Polman yang dipimpin oleh Dr. Gusnia Hasan Sulur bersama Inspektur H. Arifin Yambas, Kabag Keuangan Munawir, serta sejumlah pimpinan OPD. Gusnia menyampaikan apresiasi atas kritik publik dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan. Ia juga menjelaskan bahwa ketidakhadiran Bupati disebabkan oleh agenda di Mamuju, dan Sekda serta Wakil Bupati tengah menghadiri undangan dari kementerian.


Terkait LKPJ dan transparansi keuangan, Gusnia menegaskan bahwa Pemda tetap mengacu pada Permendagri sebagai pedoman penyusunan dan pembahasan anggaran. Ia mengakui adanya ketidakstabilan keuangan daerah selama tahun anggaran 2023–2024, dan beberapa temuan telah ditindaklanjuti oleh inspektorat bahkan sebagian diserahkan ke APH untuk diproses lebih lanjut.



Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa publik Polewali Mandar menuntut perubahan nyata. Desakan untuk audit menyeluruh, transparansi anggaran, dan penyelesaian kasus korupsi menjadi agenda utama yang tak bisa diabaikan. 



Apakah ini akan menjadi titik balik bagi pemerintahan H. Samsul Mahmud untuk membongkar sindikat korupsi yang telah lama disuarakan?



( Sumber: Zubair )  Red: MLS